Educatrip.com – Dosen Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengungkapkan adanya ketidakpuasan di sejumlah daerah terhadap putusnya aspirasi masyarakat terhadap calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada 2024. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh sentralisasi pencalonan dan hegemoni pengurus pusat partai politik melalui rekomendasi dari DPP partai.
“Dalam Pilkada Jakarta misalnya, ada Anies Baswedan dan Ahok yang populer, namun yang diusung adalah calon lain. Hal ini menjadi salah satu masalah yang dihadapi,” ujar Titi saat menjadi pembicara dalam webinar bertajuk “Kotak Kosong untuk Semua Daerah. Mungkinkah?” pada Minggu (8/9/2024).
Akibat terputusnya aspirasi, masyarakat merasa tidak diwakili dan menunjukkan ketidakpuasan dengan gerakan mencoblos semua kandidat. Bahkan, di beberapa daerah, masyarakat menolak kehadiran calon tertentu sebagai bentuk protes.
“Tidak hanya itu, di daerah-daerah dengan calon tunggal, muncul gerakan untuk mendaftarkan kotak kosong setelah calon tunggal didaftarkan. Contohnya di Kota Pangkalpinang, Asahan, Gresik, dan beberapa daerah lainnya,” lanjutnya.
Ketidakpuasan ini juga memunculkan wacana mengenai suara kosong, kotak kosong, atau gerakan tidak memilih calon tunggal sebagai bentuk ekspresi politik yang berbeda. Titi menyarankan agar hal ini dibahas secara serius di ruang publik.
“Kita perlu mengevaluasi sentralisasi pencalonan kepala dan wakil kepala daerah. Selain itu, otonomi pencalonan juga perlu diberikan kepada pengurus partai di daerah, bukan hanya terpusat di DPP,” tuturnya.
Dengan demikian, diharapkan aspirasi masyarakat dapat lebih terwakili dan mencerminkan keberagaman serta kepentingan yang beragam di setiap daerah. Hal ini juga dapat mencegah terjadinya ketidakpuasan dan gerakan mencoblos semua kandidat dalam Pilkada mendatang.
