Educatrip.com – Tel Aviv, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich secara terang-terangan menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah menghalangi pendirian Negara Palestina yang telah lama direncanakan. Ia berkomitmen untuk memberikan hak yang sama bagi setiap warga negara Israel kepada 500.000 pemukim ilegal di Tepi Barat yang sekarang dihuni oleh warga Palestina.
“Saya akan terus berusaha untuk memperjuangkan hak yang sama bagi setiap warga negara Israel dan memastikan bahwa fakta di lapangan tidak akan memungkinkan pembentukan Negara Palestina,” tulis Smotrich dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh Educatrip.com dari Middle East Monitor pada Selasa (10/9/2024).
Menurut Smotrich, misinya adalah untuk membangun Tanah Israel dan mencegah terbentuknya Negara Palestina yang dianggapnya sebagai ancaman bagi eksistensi Israel. Ia menegaskan bahwa ini bukan masalah politik, tetapi masalah nasional dan eksistensial yang harus ditangani dengan serius.
Smotrich, yang bertanggung jawab atas urusan permukiman di Tepi Barat, mengatakan bahwa sekitar setengah juta pemukim ilegal Israel tinggal di wilayah tersebut, dengan tambahan 230.000 pemukim di Yerusalem Timur yang juga diduduki. Pada bulan Juli, Knesset (Parlemen) Israel mengeluarkan resolusi yang menolak pembentukan Negara Palestina dan menyebutnya sebagai ancaman bagi Israel.
Sementara itu, ketegangan terus meningkat di Tepi Barat yang diduduki saat Israel melancarkan serangan di Jalur Gaza yang telah menewaskan ribuan warga Palestina, termasuk banyak wanita dan anak-anak, sejak Oktober 2023. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, setidaknya 692 orang telah tewas dan lebih dari 5.700 orang terluka akibat tembakan pasukan Israel di wilayah tersebut.
Pendapat dari penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan bahwa pendudukan Israel atas tanah Palestina selama puluhan tahun merupakan tindakan melanggar hukum dan harus segera diakhiri dengan membayar ganti rugi kepada warga Palestina. Educatrip.com menyerukan agar konflik antara Israel dan Palestina diselesaikan dengan damai dan menghormati hak asasi manusia.
