educatrip.net – Jakarta – Petisi Masyarakat Jakarta Antikorupsi mengadakan unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (8/11/2024). Aksi tersebut bertujuan untuk menuntut KPK memberikan klarifikasi mengenai kasus dugaan korupsi e-KTP dan pengadaan alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten.
Ketua Petisi Masyarakat Jakarta Antikorupsi, Hasan Assegaf, menyatakan bahwa kedua kasus tersebut melibatkan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. “Kami mendesak KPK untuk memberikan kepastian hukum terkait skandal yang melibatkan Pramono Anung dalam kasus e-KTP,” ujar Hasan di Gedung Merah Putih KPK.
Selain itu, Hasan juga menyinggung kasus pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten yang diduga melibatkan nama Rano Karno. Untuk itu, pihaknya telah mengirim surat ke Lembaga Antirasuah pada 6 November 2024 untuk meminta penjelasan mengenai kedua kasus tersebut.
“Kami tidak ingin masalah Pramono Anung dan Rano Karno ditutup-tutupi dan tidak ada kejelasan hukumnya, yang pada akhirnya akan menimbulkan spekulasi di masyarakat,” tegasnya.
Namun, Juru Bicara Pramono Anung-Rano Karno, Chico Hakim, membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa kedua sosok tersebut merupakan pihak yang bersih dari korupsi. “Mereka telah menjabat di pemerintahan selama puluhan tahun dan terbukti bersih dari korupsi,” kata Chico.
