educatrip.net – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima banyak laporan mengenai institusi negara yang tidak netral dalam menyikapi Pilkada 2024 yang akan digelar pada 27 November mendatang. Menurutnya, banyak aparat dari institusi negara yang melakukan pemaksaan terhadap rakyat untuk memilih pasangan calon tertentu dengan memberikan bantuan sosial.
“Saya telah mendengar banyak laporan mengenai institusi negara yang tidak netral,” ujar Megawati saat menggelar jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (20/11/2024).
Megawati menilai bahwa hal tersebut merupakan bentuk politik uang atau money politics yang dilakukan dengan memanfaatkan institusi negara. Ia berharap agar masyarakat Indonesia tidak terpengaruh dengan iming-iming bantuan sosial tersebut dan tetap teguh dalam pilihan politik mereka pada Pilkada 2024.
Megawati juga menyebutkan contoh masyarakat di Ghana yang menolak bantuan sosial demi mempertahankan pilihan politik mereka. Ia mengingatkan agar masyarakat Indonesia bijak dalam memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu memberikan jaminan masa depan.