PMI dan DPR Sepakat: Organisasi Kemanusiaan Harus Bebas dari Politik

Atikah Zahirah

"PMI dan DPR Sepakat: Kemanusiaan Tak Boleh Dikendalikan oleh Kepentingan Politik"

educatrip.net – Jakarta – Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin mengecam adanya dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI). Menurutnya, organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan harus bebas dari praktik politik.
“Menurut saya sangat tidak pantas, organisasi kemanusiaan harus bebas dari politik, harus terbebas dari kepentingan politik,” ujar Zainul saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (9/12/2024).
Zainul mengutip pernyataan dari Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, yang menyatakan bahwa “di atas politik adalah kemanusiaan.” Menurutnya, semua pihak harus merenungkan pernyataan tersebut.
Politikus dari PKB ini berharap agar kedua belah pihak dapat duduk bersama untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. Ia yakin bahwa kedua belah pihak dapat bijaksana dalam menangani masalah ini.
“Kita berharap agar kedua belah pihak dapat duduk bersama, mereka berdua adalah orang-orang senior. Saya yakin mereka memiliki kebijaksanaan dan kedewasaan dalam menangani masalah ini,” ujar Zainul.
Sebagai informasi, saat ini PMI sedang mengalami dualisme kepemimpinan. Dua politikus senior dari Partai Golkar, Agung Laksono dan Jusuf Kalla (JK), saling mengklaim telah terpilih sebagai Ketua PMI dalam Munas XXII PMI.
JK dinyatakan sebagai pemenang dalam Munas XXII PMI yang diadakan di Hotel Grand Sahid Jaya, sedangkan Agung Laksono dinyatakan sebagai pemenang dalam Munas PMI yang diadakan di Hotel Sultan. Keduanya saling mengklaim bahwa mereka mendapat dukungan dari PMI di berbagai daerah.
Bahkan, JK berencana untuk melaporkan Agung Laksono ke polisi sebagai akibat dari kisruh dalam pencalonan Ketua PMI yang baru. JK menegaskan bahwa deklarasi Agung Laksono sebagai Ketua PMI adalah ilegal dan merupakan pengkhianatan.

Leave a Comment