DPR Optimistis Swasembada Pangan Tercapai di tempat 2027

Bahjah Jamilah

DPR Optimistis Swasembada Pangan Tercapai di tempat tempat 2027

Educatrip.net – JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan menggalang langkah Menteri Koordinator Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan yang digunakan mengupayakan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait perkembangan kemudian pemeliharaan irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Menurut Yohan, kebijakan yang dimaksud kemudian lainnya terkait pangan, seperti kenaikan Harga Pembelian Petani (HPP) gabah, kemudian pemangkasan alur distribusi pupuk subsidi, menyebabkan target swasembada pangan pada 2027 optimistis mampu terwujud.

“Kita mengamati pemerintah pusat melakukan banyak terobosan yang tersebut luar biasa demi ketahanan, kemudian swasembada pangan. Sebut saja, HPP gabah naik, alur distirubusi pupuk subsidi dipangkas, lalu perkembangan irigasi akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Melihat semua itu, kami optimistis target swasembada pangan bisa saja terwujud,” papar Yohan, Mingguan (5/1/2024).

Khusus terkait irigasi, politikus PAN ini menyampaikan, selama ini banyak irigasi yang digunakan rusak, bahkan sawah yang dimaksud bukan memiliki irigasi, dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

“Karenanya, inisiatif pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab ini patut diapresiasi. Bukan hanya saja meringankan bupati kemudian gubernur, tapi juga mempercepat terwujudnya ketahanan lalu swasembada pangan,” ujar Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI) ini.

Anggota DPR dari Dapil NTT I ini juga menjelaskan, DPR tentunya akan mengawasi kebijakan yang dimaksud bisa saja terealisasi dengan baik. Jangan sampai, niat baik kemudian keseriusan pemerintah pusat untuk segera mewujudkan ketahanan lalu swasembada pangan menjadi tak berjalan oleh sebab itu pelaksanaannya yang digunakan tidaklah maksimal atau bahkan diselewengkan.

“Komisi IV DPR tentunya akan mengawal, mengawasi, kemudian memverifikasi konstruksi juga pemeliharan irigasi oleh pemerintah pusat terlaksana dengan maksimal serta tidak ada ada yang dimaksud diselewengkan. Komunitas juga silakan bergabung mengawasi, kalau ada temuan-temuan penyelewengan ungkapkan ke kami,” tegas Yohan.

Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan memverifikasi Presiden Prabowo Subianto segera meneken Perpres di area mana pemerintah pusat diperbolehkan untuk mendirikan lalu memelihara irigasi di tempat beberapa daerah.

“Ini baru kita putuskan, pusat bisa jadi bangun irigasi mau 1.000 sampai 3.000 hektare. Perpres sudah ada selesai, sudah ada rapi, sudah ada pada Mensesneg, mungkin saja 1-2 minggu ini bisa jadi ditandatangani,” kata Zulhas, sapaan akrabnya.

Pemerintah, katanya, telah dilakukan menyiapkan anggaran sebesar Rp15 triliun untuk menggarap irigasi sawah di area daerah.

Leave a Comment