Educatrip.net – JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkeu Thomas Djiwandono mengungkapkan, Badan Pengelola Penyertaan Modal Daya Anagata Nusantara ( BPI Danantara ) belum bisa jadi dirilis pada waktu dekat. Hal ini dikarenakan otoritas masih pada proses penyusunan kerangka regulasi sebagai landasan hukum pembentukan super holding BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
Dikatakan Thomas, sebab inisiatif ini tidak ada hanya sekali sekedar penggabungan aset-aset perusahaan negara saja.
“Pemikiran BUMN yang tersebut strategis-strategis tuh tetap memperlihatkan hal-hal yang mana misalnya gini, apakah kalau kita Indonesia mungkin saja perlu pembibitan untuk pangan misalnya. Pembibitan tuh tak commercial. Kalau saya dulu di tempat swasta tiada akan melirik, kira-kira ke situ. Nah ini Danantara lebih banyak ke komersialisasi seperti itulah kira-kira,” pungkasnya.
