Educatrip.net – LONDON – India secara resmi melarang PNS menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) seperti Asisten Percakapan GPT kemudian DeepSeek ketika berkerja. Langkah ini diambil untuk melindungi data sensitif pemerintah dari prospek kebocoran atau penyalahgunaan.
Keputusan ini mencerminkan perasaan khawatir global terhadap keamanan data di pemanfaatan AI. Tidak semata-mata India, beberapa negara lain seperti Australia lalu Italia juga telah terjadi memberlakukan pembatasan terhadap DeepSeek dikarenakan ketidakjelasan pada cara sistem yang dimaksud mengurus data pengguna.
Dalam surat edaran yang mana dikonfirmasi oleh tiga pejabat kementerian keuangan India, pemerintah menegaskan bahwa pemakaian alat Teknologi AI pada komputer juga perangkat kantor dapat membahayakan kerahasiaan dokumen.
“Telah ditetapkan bahwa perangkat Teknologi AI lalu perangkat lunak Artificial Intelligence (seperti ChatGPT, DeepSeek, kemudian lainnya) di tempat komputer lalu perangkat kantor menyebabkan risiko terhadap kerahasiaan data serta dokumen pemerintah,” ujar penasihat Kementerian Keuangan India, diambil dari Reuters.
Larangan ini tampaknya semata-mata berlaku untuk perangkat yang digunakan digunakan di pekerjaan resmi di tempat kementerian. Namun, belum ada kejelasan apakah aturan sama akan diterapkan di tempat kementerian lainnya.
Menariknya, langkah ini muncul pada sedang kunjungan ketua eksekutif OpenAI, Sam Altman, ke India. Hal ini semakin menyoroti dinamika global pada regulasi AI, pada mana pemerintah berupaya menyeimbangkan faedah teknologi dengan keamanan data.
Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada adopsi Kecerdasan Buatan di dalam sektor pemerintahan India masih menjadi pertanyaan besar. Namun, langkah ini menunjukkan bahwa pengamanan data masih menjadi prioritas utama bagi pemerintah di tempat era digital ini.
